BRIN Turunkan Tim Forensik Kayu Selidiki Penyebab Banjir Bandang di Sumatra

SUMATRA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melalui Task Force Supporting Penanggulangan Bencana resmi menerjunkan tim khusus untuk melakukan investigasi mendalam terhadap material kayu pascabencana banjir dan tanah longsor di sejumlah titik di Pulau Sumatra.

Langkah ini diambil untuk mengungkap tabir penyebab bencana melalui pendekatan ilmiah “Forensik Kayu”. Tim ahli akan mengidentifikasi jenis, asal-usul, hingga mekanisme pergerakan kayu yang hanyut guna menentukan apakah bencana ini murni faktor alam atau dipicu oleh aktivitas manusia (antropogenik).

Kolaborasi Lintas Institusi dan Teknologi Canggih

Peneliti Ahli Utama BRIN, Ratih Damayanti, menjelaskan bahwa investigasi ini melibatkan kolaborasi luas. Tim terdiri dari ahli biomassa BRIN, akademisi Universitas Sumatera Utara (USU), hingga pendampingan dari Bareskrim Polri dan Kementerian Kehutanan.

Untuk memastikan akurasi data, BRIN tidak hanya mengandalkan analisis struktur anatomi kayu di Xylarium Bogoriense, tetapi juga menggunakan teknologi mutakhir:

• Analisis DNA Kayu: Untuk melacak kecocokan genetik asal pohon.

• DART-TOFMS: (Direct Analysis in Real Time-Time of Flight Mass Spectrometry) untuk memetakan sidik jari kimia material kayu.

Lokasi Investigasi Utama

Tim forensik telah menyisir beberapa titik terdampak parah, di antaranya:

1. Tapanuli Selatan: Desa Garoga (DAS Garoga).

2. Tapanuli Tengah: Desa Muara Sibuntuon.

3. Aceh: Desa Tamiang.

4. Sumatra Barat: Pantai Parkit (Rencana survei lanjutan).

“Kami menghitung volume kayu dan memetakan persentasenya. Apakah kayu ini berasal dari penebangan ilegal, pohon yang tumbang alami karena lapuk, atau pohon sehat yang tercabut karena longsor,” ujar Ratih Damayanti dalam keterangan resminya, Jumat (19/12/2025).

---

Intisari Berita (Key Highlights)

• Tujuan Utama: Menemukan bukti ilmiah keterkaitan antara kondisi hutan di hulu dengan dampak bencana di hilir.

• Metode: Pengambilan sampel kayu dan tanah, pembuatan plot pengamatan, dan analisis laboratorium (Anatomi, DNA, Kimia).

• Target Waktu: Data kuantitatif volume kayu akan segera rampung, sementara identifikasi detail asal-usul kayu memerlukan waktu sekitar satu bulan.

• Prinsip: Penyelidikan berbasis bukti (evidence-based), bukan asumsi, untuk dasar mitigasi bencana masa depan.

---

Topik Pembahasan Tambahan

Dalam konteks mitigasi bencana, investigasi ini juga membuka ruang diskusi pada beberapa topik berikut:

1. Audit Tata Ruang Hulu DAS: Sejauh mana alih fungsi lahan di hulu Sumatra berkontribusi terhadap ketahanan tanah.

2. Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan: Peran Bareskrim Polri dalam menindak jika ditemukan bukti mayoritas kayu berasal dari pembalakan liar (illegal logging).

3. Teknologi Xylarium sebagai Alat Bukti: Peran database kayu (Xylarium) dalam mempercepat identifikasi material bukti kejahatan lingkungan.

4. Mitigasi Berbasis Data: Bagaimana hasil forensik kayu ini dapat diintegrasikan ke dalam sistem peringatan dini (Early Warning System) banjir bandang.

kadobet

Berita Utama: Pedagang Thrifting Dukung Produk Lokal, Minta Transisi Bertahap dan UMKM Tinjau Pasar Gedebage

Intisari Berita (Ringkasan Cepat)

• Dukungan Pedagang: Ketua Pedagang Pakaian Bekas Pasar Gedebage, Dewa Iman Sulaeman, menyatakan dukungan terhadap rencana pemerintah mengganti penjualan produk bekas impor dengan produk lokal.

• Permintaan Transisi: Pedagang meminta pemerintah tidak terburu-buru dan memberi waktu untuk transisi, karena mereka belum siap jika penggantian dilakukan secara cepat.

• Undangan untuk Menteri: Dewa mengundang Menteri UMKM Maman Abdurrahman untuk meninjau langsung Pasar Gedebage, Bandung, guna memahami kondisi, modal, dan potensi pedagang.

• Perbedaan Target Pasar: Pedagang menyoroti perbedaan target pasar; pakaian bekas (thrifting) menyasar rakyat menengah ke bawah dengan harga terjangkau, sementara produk lokal yang disiapkan pemerintah cenderung lebih mahal dan belum tentu diminati segmen tersebut.

• Fokus Pemerintah: Pemerintah, melalui Kementerian UMKM, fokus pada penindakan impor barang bekas sambil menyiapkan 1.300 merek lokal sebagai produk substitusi agar pedagang tetap bisa mencari nafkah.

---

Topik Berita (Untuk Kategori dan Tag Konten)

• Ekonomi & Bisnis

• Kebijakan Pemerintah

• UMKM & Produk Lokal

• Thrifting & Pakaian Bekas

• Pasar Gedebage

---

Pedagang Thrifting Minta Waktu Transisi ke Produk Lokal, Undang Menteri UMKM ke Gedebage

[Google SEO Keyword: Pedagang Pakaian Bekas Gedebage, Transisi Produk Lokal, Larangan Impor Baju Bekas, Substitusi Produk UMKM]

Bandung, Indonesia – Rencana pemerintah untuk memberantas penjualan barang impor bekas, atau yang dikenal dengan istilah thrifting, dan menggantinya dengan penjualan produk fesyen lokal mendapatkan respons beragam dari para pedagang. Meskipun mendukung upaya peningkatan produk dalam negeri, para pedagang di Pasar Gedebage, Bandung, mengungkapkan bahwa mereka belum siap jika peralihan tersebut dilakukan dalam waktu dekat.

Ketua Pedagang Pakaian Bekas Pasar Gedebage, Dewa Iman Sulaeman, secara langsung meminta Menteri Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, untuk melakukan kunjungan dan peninjauan ke Pasar Gedebage. Permintaan ini disampaikan setelah Dewa mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI pada Selasa (2/12/2025).

Meninjau Potensi Pasar dan Realita Modal Pedagang

Menurut Dewa, peninjauan langsung diperlukan agar Menteri UMKM dapat melihat potensi Pasar Gedebage dan memahami kondisi riil para pedagang.

“Makanya saya akan menerima pemohon (Menteri UMKM) untuk ke Gedebage, biar bisa lihat dulu bahwa potensi Gedebage itu seperti apa, yang harus nanti bisa kuat dalam berjualan kembali para pedagang yang ada di sana dengan brand-brand yang ada,” ujar Dewa.

Permintaan ini dilandasi oleh kekhawatiran pedagang mengenai kesiapan modal dan daya beli masyarakat terhadap produk lokal. Dewa menjelaskan bahwa sebagian besar pengecer pakaian bekas bermodal kecil dan mencari keuntungan yang tipis.

Perbedaan Jangkauan Pasar: Thrifting vs. Produk Lokal

Dewa juga menyoroti perbedaan signifikan antara target pasar pakaian bekas dan produk lokal yang disiapkan pemerintah.

“Saya menambahkan, terkait yang namanya pakaian bekas, terkait pemerintah akan menyediakan 1.300 produk lokal, itu memang marketnya berbeda. Yang namanya pakaian thrifting, pakaian bekas ini, memang ini jangkauannya adalah rakyat bawah,” jelasnya.

Ia menambahkan, produk lokal yang disiapkan oleh pemerintah, meskipun berjumlah 1.300 merek, belum tentu terjangkau harganya oleh masyarakat kelas bawah. Hal ini berpotensi mengancam keberlangsungan usaha pedagang kecil yang selama ini bergantung pada pasar pakaian bekas murah.

---

Pemerintah Tetap Tegas Menindak Impor Barang Bekas

Di sisi lain, Menteri UMKM Maman Abdurrahman sebelumnya menegaskan komitmen pemerintah untuk menindak tegas praktik impor barang bekas. Hal ini dilakukan sebagai langkah proteksi terhadap industri fesyen dalam negeri.

“Pokoknya itu tadi, kata kuncinya mas ya. Tidak boleh melakukan impor barang-barang bekas,” kata Maman pada Senin (17/11/2025).

Penindakan tidak hanya terbatas pada baju, tetapi juga celana dan sepatu bekas yang diimpor. Fokus penindakan adalah pada pihak yang melakukan impor barang-barang tersebut.

Substitusi Produk Domestik sebagai Solusi Transisi

Bersamaan dengan penindakan, pemerintah, melalui Kementerian UMKM dan kementerian lainnya, tengah menyiapkan substitusi produk Pakaian Bekas berupa barang-barang baru produksi dalam negeri.

Maman mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkonsolidasi dengan 1.300 merek lokal sebagai produk pengganti. Strategi ini dilakukan agar para pedagang pakaian bekas impor tetap dapat berdagang dan mempertahankan sumber penghasilan mereka.

“Dari yang tadi mereka menjual baju-Pakaian Bekas dari luar negeri, kita ganti dengan produk-produk domestik dalam negeri kita… Substitusi barang tersebut dilakukan agar para pedagang tetap dapat terus berdagang sehingga dapat mempertahankan sumber penghasilannya,” tutup Maman.

slot online

gullmedalje.com

Target Ambisius PT Garam: Percepatan Swasembada Garam Nasional Melalui Teknologi Modern

JAKARTA – Upaya mewujudkan swasembada garam nasional terus menjadi fokus utama PT Garam (Persero). BUMN yang memiliki rekam jejak panjang dalam industri ini menegaskan komitmennya untuk memperkuat produksi domestik guna memenuhi kebutuhan dalam negeri yang mencapai jutaan ton.

Data menunjukkan bahwa produksi bahan dapur nasional pada periode 2020 hingga 2024 menunjukkan tren peningkatan, meskipun tantangan cuaca seperti kemarau basah kerap terjadi. PT Garam sendiri berhasil menorehkan angka produksi sebesar 328.000 ton bahan dapur pada tahun 2024.

Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose, mengungkapkan bahwa langkah percepatan swasembada ini diamanatkan melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 17 Tahun 2025. Strategi utama yang diperkuat mencakup program intensifikasi, ekstensifikasi, dan penerapan teknologi modern guna meningkatkan output secara signifikan.

“Dari target pemenuhan kebutuhan nasional yang tercatat 5 juta ton, kami proyeksikan produksi bumbu dapur domestik bisa mencapai 5,7 juta ton,” ujar Abraham Mose dalam acara Road to CNBC Indonesia Awards 2025 ‘Best Food & Agriculture Companies’, Kamis (27/11/2025).

---

Intisari Berita: Strategi Kunci PT Garam Menuju Swasembada

1. Intensifikasi dengan Modernisasi Pabrik:

PT Garam fokus pada modernisasi ladang bahan dapur dan aset yang sudah ada. Peningkatan ini dilakukan dengan memanfaatkan pabrik eksisting dan pembangunan fasilitas pabrik baru, yaitu Segoromadu 2 di Gresik. Langkah ini bertujuan meningkatkan efisiensi dan kualitas produksi.

Adopsi Teknologi Canggih (MVR dan SWRO):

Menghadapi kondisi cuaca di Indonesia yang dinamis, PT Garam mengimplementasikan teknologi pengolahan bumbu dapur mutakhir, seperti teknologi berbasis MVR (Mechanical Vapor Recompression) dan SWRO (Seawater Reverse Osmosis). Target produksi dari penerapan teknologi ini diproyeksikan mencapai 600.000 ton, yang akan ditempatkan di Manyar, Gresik.

Ekstensifikasi Melalui Kerja Sama KKP:

PT Garam juga aktif melakukan ekstensifikasi lahan bumbu dapur baru melalui kolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Program ini telah berjalan dan panen raya direncanakan pada April 2026 di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT) dan sekitarnya, dengan potensi hasil panen sekitar 2,6 juta ton.

Solusi Jangka Pendek dan Komitmen Jangka Panjang:

Meskipun proyeksi produksi domestik masih menyisakan gap sebesar 2,8 juta ton dari kebutuhan nasional. Hal ini yang untuk sementara dipenuhi melalui importasi, PT Garam berkomitmen menghentikan ketergantungan ini. Perusahaan juga aktif mendekati investor strategis untuk pengembangan Sentra bahan dapur Nasional di Rote Ndao. Hal ini menegaskan bahwa peta jalan swasembada bahan dapur nasional untuk periode 2026 hingga 2030 sudah sangat jelas.

games online

takingnotespodcast.com

Geger Montparnasse: Polisi Tembak Pria Bersenjata Pisau di Stasiun Kereta Paris, Memicu Kepanikan Pasca-Peringatan Serangan 2015

 Breaking News: Insiden Kriminal Mengguncang Pusat Kota Paris

PARIS – Sebuah insiden kriminal serius mengguncang jantung transportasi Paris pada Sabtu (15/11), ketika polisi Prancis terpaksa melepaskan polisi tembak untuk menghentikan seorang pria bersenjata pisau di Stasiun Kereta Api Montparnasse. Peristiwa yang terjadi di salah satu pusat keramaian utama kota ini seketika menimbulkan kepanikan massal di kalangan penumpang dan wisatawan akhir pekan.

Berdasarkan pernyataan resmi dari kantor kejaksaan kota Paris, insiden tersebut melibatkan seorang pria berusia 34 tahun yang membawa senjata tajam nada4d. Petugas kepolisian yang merespons situasi darurat menembak kaki pria tersebut. Pria itu dilaporkan sempat melakukan tindakan melukai diri sendiri dengan menusuk lehernya menggunakan pisau yang dibawanya.

“Dia dengan cepat ditangani oleh layanan darurat,” ujar kejaksaan kota, memastikan bahwa pria tersebut segera menerima perawatan medis usai kejadian.

Kronologi dan Korban Tembakan Nyasar Polisi

Dalam upaya penanganan yang cepat dan dramatis tersebut, tembakan peringatan yang dilepaskan oleh petugas kepolisian ternyata mengenai seorang pejalan kaki yang kebetulan lewat. Pihak berwenang tengah menyelidiki detail terkait korban nyasar ini.

Stasiun Montparnasse dikenal sebagai hub penting yang menghubungkan Paris dengan wilayah barat daya Prancis. Insiden nada4d penembakan dan kekerasan di lokasi ini langsung memicu kekacauan, mengganggu jadwal perjalanan kereta, dan menyoroti kembali isu keamanan publik di Paris.

Ketakutan dan Trauma Pasca-Serangan 13 November 2015

Yang membuat insiden ini semakin memilukan adalah waktu terjadinya, yaitu tepat sehari setelah Prancis memperingati 10 tahun tragedi serangan teroris Paris pada 13 November 2015 yang menewaskan 130 orang.

Peristiwa di Montparnasse secara instan membangkitkan trauma lama bagi warga Paris. Seorang saksi mata, Elvire Vaisse, mengungkapkan kegelisahan yang dirasakannya. “Kenangan serangan 13 November (2015) masih ada. Saya berpikir, ‘Ini dia lagi.’ Tiba-tiba saya merasa sangat tertekan,” katanya, mencerminkan ketakutan kolektif bahwa aksi kekerasan bisa kembali terjadi.

Investigasi Sedang Berlangsung: Fokus pada Motif Pelaku

Saat ini, pihak kepolisian dan kantor kejaksaan tengah melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap motif di balik tindakan pria bersenjata. Senjata pisau tersebut. Fokus utama penyelidikan adalah untuk menentukan apakah insiden ini merupakan tindakan kriminal biasa, tindakan yang didorong oleh masalah kesehatan mental, atau berpotensi terkait dengan aksi radikalisme.

Pemerintah Prancis secara konsisten mempertahankan tingkat kewaspadaan keamanan yang tinggi sejak serangkaian serangan teroris dalam beberapa tahun terakhir. Insiden Montparnasse ini menjadi pengingat pahit bagi Prancis tentang kerentanan infrastruktur transportasi mereka. Hal ini sama pentingnya peningkatan protokol keamanan stasiun kereta api.

kadobet

ivacationinyourhell.com

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menanggapi keluhan publik terkait terhambatnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS), atau yang dikenal sebagai BLT Kesejahteraan Rakyat. Bantuan ini seharusnya mulai disalurkan sejak 20 Oktober 2025 kepada 35.046.783 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia. Namun, banyak penerima manfaat melaporkan belum menerima dana tersebut, memicu respons dari otoritas fiskal.

 Alasan Keterlambatan dan Prediksi Penyaluran Cepat

Purbaya menjelaskan bahwa saat ini pihaknya sedang memeriksa akar masalah yang menyebabkan keterlambatan tersebut. Ia menyebut, hambatan utama tampaknya berada pada persiapan logistik penyaluran. “Sedang diperiksa masalahnya. Katanya masih perlu persiapan logistiknya. Pada dasarnya yang biasa disalurkan lewat… yang biasa untuk desil 1 dan 2 akan disalurkan dengan cepat seperti biasa,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Selasa (21/10/2025). Ia menambahkan dengan optimis, “Mungkin besok sudah mengalir,” merujuk pada Rabu (22/10/2025).

Instruksi Khusus untuk Percepatan ke PT Pos Indonesia

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmennya untuk mempercepat proses penyaluran agar dana segera sampai ke tangan KPM. Ia secara khusus telah menginstruksikan jajarannya untuk segera berkoordinasi dengan PT Pos Indonesia, mengingat perusahaan pos tersebut memegang peran krusial dalam distribusi bantuan. “Saya perintahkan ke bidang saya untuk diskusi dengan PT Pos Indonesia untuk mempercepat penyalurannya. Saya pikir sih minggu ini sudah keluar juga,” tegas Purbaya.

Detail Anggaran dan Penambahan Desil Penerima

Purbaya turut menjabarkan detail bantuan yang diberikan senilai total Rp900 ribu, merupakan akumulasi dari Rp300 ribu per bulan yang disalurkan satu kali untuk alokasi tiga bulan (termasuk bulan Oktober). Total anggaran yang dikucurkan mencapai Rp34 triliun. Menkeu juga menjelaskan bahwa sumber dana tersebut berasal dari post anggaran tambahan yang merupakan hasil realokasi anggaran yang tidak terserap. “Kan seperti yang bilang lihat tadi, ada beberapa anggaran yang nggak terserap sehingga saya bisa alihkan. Nah, dari situ kan saya alihkan beberapa 34T dari sana kan. Tadinya kan cuma dua bulan. Terus kita tambah lagi jadi tiga bulan dan desil ditambah jadi desil 3-4 ikut,” pungkasnya.

kim lamarre

globaldefenceforum.com

Rokok Murah Banjiri RI, Dirjen Bea Cukai Blak-blakan Ungkap Fakta Ini, Pemerintah menaruh perhatian khusus pada tren konsumsi rokok di Indonesia. Tercatat konsumsinya bergeser ke rokok murah atau yang disebut sebagai downtrading. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Djaka Budhi Utama mengatakan tren ini berdampak pada penerimaan cukai semester I-2025 yang mengalami pertumbuhan 7,3% menjadi Rp 109,2 triliun. Hal itu disampaikannya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI, beberapa waktu lalu. Saat penerimaan naik, imbuh dia, namun tidak ada kebijakan kenaikan tarif cukai rokok pada 2025 ini.

Rokok Murah Banjiri RI, Dirjen Bea Cukai Blak-blakan Ungkap Fakta Ini –

Rokok Murah Banjiri RI, Dirjen Bea Cukai Blak-blakan Ungkap Fakta Ini

Fenomena membanjirnya rokok murah di Indonesia kian menjadi sorotan publik. Harga rokok yang dijual di bawah ketentuan resmi memicu kekhawatiran terhadap maraknya peredaran rokok ilegal yang tidak hanya merugikan negara dari sisi penerimaan cukai, tetapi juga berpotensi memperburuk tingkat konsumsi rokok di masyarakat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai, Askolani, angkat bicara dan mengungkap sederet fakta mengejutkan terkait peredaran rokok murah di Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi di balik maraknya rokok murah ini? Mari kita ulas secara mendalam.

Fenomena Rokok Murah: Antara Rokok Ilegal dan Celah Regulasi

Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai laporan menyebutkan bahwa pasar Indonesia dibanjiri produk rokok dengan harga miring, bahkan ada yang dijual di kisaran Rp 5.000 per bungkus. Padahal, berdasarkan regulasi, harga eceran minimum (HEM) rokok untuk jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) golongan I ditetapkan sekitar Rp 38.100 per bungkus.

Beberapa faktor yang memicu maraknya rokok murah antara lain:

• Peredaran Rokok Ilegal (Tanpa Pita Cukai): Rokok yang diproduksi tanpa izin resmi dan tidak membayar cukai.

• Penyalahgunaan Pita Cukai Palsu/Reused: Pita cukai bekas atau palsu yang disematkan pada produk rokok ilegal.

• Produsen Kecil Golongan III yang Memanfaatkan Celah Tarif Cukai Rendah: Pabrikan kecil yang memproduksi rokok dengan tarif cukai lebih rendah, tetapi distribusinya tidak sesuai regulasi.

Dirjen Bea Cukai: “Rokok Ilegal Ancam Penerimaan Negara”

Dirjen Bea Cukai Askolani secara terbuka menyampaikan bahwa rokok ilegal menjadi tantangan serius dalam pengawasan barang kena cukai. Dalam paparannya, Askolani mengungkap bahwa potensi kerugian negara akibat peredaran rokok ilegal mencapai triliunan rupiah setiap tahunnya.

“Rokok ilegal yang beredar tidak hanya merusak industri resmi, tetapi juga menimbulkan kerugian besar bagi negara. Kami terus meningkatkan operasi penindakan dan pengawasan,” ujar Askolani.

Data Penindakan Rokok Ilegal (2024):

• Jumlah Penindakan: 7.500 kasus

• Jumlah Barang Bukti Rokok Ilegal: 480 juta batang

• Potensi Kerugian Negara: Rp 3,5 triliun

• Wilayah Rawan Peredaran: Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, dan Kalimantan Timur

Mengapa Rokok Murah Masih Bebas Beredar?

Meski upaya penindakan terus digencarkan, fenomena rokok murah masih terjadi. Ada beberapa alasan yang diungkap Bea Cukai terkait sulitnya memberantas peredaran rokok murah:

Distribusi yang Masif dan Tersebar

Rokok ilegal kerap dipasarkan di daerah-daerah pelosok dengan jaringan distribusi ritel yang sulit diawasi secara menyeluruh. Modus distribusi melalui pedagang kecil, toko kelontong, hingga penjualan online memperluas jangkauan rokok murah ini.

Pita Cukai Golongan III yang Dibelokkan

Bea Cukai menemukan modus di mana pabrikan kecil yang seharusnya menjual produknya di wilayah tertentu dengan volume produksi terbatas, malah mendistribusikan produknya secara masif dengan harga murah ke luar wilayah.

Permintaan Pasar yang Tetap Tinggi

Dengan daya beli masyarakat yang menurun, permintaan terhadap rokok murah tetap tinggi. Celah inilah yang dimanfaatkan oleh pelaku usaha rokok ilegal.

Teknologi Palsu yang Makin Canggih

Pita cukai palsu kini sulit dibedakan dengan pita resmi secara kasat mata. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum dalam melakukan identifikasi cepat di lapangan.

Dampak Sosial dan Ekonomi Peredaran Rokok Murah

Tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, peredaran rokok murah juga membawa konsekuensi serius terhadap aspek sosial dan ekonomi:

Kerugian Bagi Industri Rokok Legal

Industri rokok legal, terutama pabrikan besar yang patuh membayar cukai, mengalami penurunan pangsa pasar akibat serbuan rokok murah ilegal.

Meningkatnya Angka Perokok Pemula

Harga rokok yang terjangkau memudahkan akses bagi anak-anak dan remaja untuk membeli rokok. Ini bertolak belakang dengan upaya pemerintah menekan prevalensi perokok pemula.

Ancaman Kesehatan Masyarakat

Rokok ilegal umumnya diproduksi tanpa pengawasan kualitas, sehingga berisiko lebih tinggi terhadap kesehatan konsumen.

Kehilangan Potensi Penerimaan Cukai

Pada 2023, total penerimaan cukai dari hasil tembakau mencapai Rp 193 triliun. Namun, potensi kebocoran akibat rokok ilegal diperkirakan mencapai 10-15% dari angka tersebut.

Upaya Pemerintah Menanggulangi Rokok Murah

Bea Cukai bersama Kementerian Keuangan dan aparat penegak hukum lainnya terus menggencarkan berbagai langkah strategis untuk mengatasi peredaran rokok murah dan ilegal:

Operasi Gempur Rokok Ilegal

Kegiatan razia dan operasi gabungan di berbagai daerah yang rawan peredaran rokok ilegal. Hasilnya, tren penindakan mengalami peningkatan signifikan dalam dua tahun terakhir.

Digitalisasi Pengawasan Pita Cukai

Bea Cukai mengembangkan sistem identifikasi pita cukai berbasis QR Code yang memudahkan verifikasi keaslian pita cukai secara digital.

Edukasi Kepada Masyarakat dan Pedagang

Sosialisasi tentang bahaya rokok ilegal serta sanksi hukum bagi pelaku yang terlibat peredaran barang kena cukai ilegal terus dilakukan.

Reformasi Kebijakan Tarif Cukai

Pemerintah tengah mengkaji ulang sistem tarif golongan cukai agar tidak dimanfaatkan oleh pabrikan kecil untuk memasarkan produk ke pasar luas dengan harga murah.

Tantangan Pengawasan di Era Digital

Perkembangan teknologi turut mempersulit pengawasan, terutama dengan maraknya transaksi rokok ilegal melalui platform e-commerce dan media sosial. Bea Cukai mengakui perlunya pendekatan baru, termasuk kerja sama dengan penyedia platform digital untuk memutus rantai distribusi rokok ilegal secara online.

Kesimpulan

Fenomena rokok murah di Indonesia bukan hanya persoalan regulasi cukai, melainkan juga menyangkut kesadaran masyarakat dan integritas pelaku usaha. Dirjen Bea Cukai menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam menghadapi maraknya peredaran rokok ilegal. Namun, keberhasilan upaya ini membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya.

https://bruceleecentral.com/

https://kadobet.it.com/
https://nada4d.it.com/
https://nada4d.jp.net/
https://nada4d-depo10k.netlify.app/
https://nada4dlogin.netlify.app/
https://nada4d-real.netlift.app/
https://nada4d-vip1.netlify.app/
https://nada4dlinkdaftar.vercel.app/

Kebutuhan LNG Meningkat, Direktur Utama PT PLN Energi Primer Indonesia (EPI), Rakhmad Dewanto mengatakan kebutuhan Liquefied Natural Gas (LNG) PLN meningkat cukup drastis. Bahkan pada tahun ini, menurut Rakhmad, kebutuhannya diprediksi meningkat mencapai 110 kargo hingga 2026.

PLN Perkirakan Kebutuhan LNG Meningkat Sampai 110 Kargo di 2026 – Rakhmad memastikan bahwa hal ini adalah upaya yang terintergasi end to end, baik secara kontrak, maupun infrastruktur. Pasalnya hal ini akan mendukung PLN EPI untuk bisa memberikan listrik yang lebih bersih dan lebih murah. Direktur Utama PGN, Arief Setiawan Handoko mengatakan, pihaknya sedang melirik beberapa sumber LNG dari Banggai, Sulawesi Tengah oleh PT Donggi Senoro, proyek LNG Bontang, Kalimantan Timur oleh PT Badak NGL, hingga proyek LNG Tangguh Teluk Bintuni, Papua Barat oleh BP.

PLN Perkirakan Kebutuhan LNG Meningkat Sampai 110 Kargo di 2026

Pendahuluan Kebutuhan LNG Meningkat

Permintaan energi bersih dan efisien di Indonesia terus meningkat, seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan upaya dekarbonisasi sektor ketenagalistrikan. PT PLN (Persero), sebagai perusahaan listrik negara, memperkirakan bahwa kebutuhan Liquefied Natural Gas (LNG) akan melonjak secara signifikan hingga mencapai 110 kargo pada tahun 2026. Proyeksi ini menjadi bagian dari strategi jangka menengah PLN untuk mengamankan pasokan energi yang andal, terjangkau, dan ramah lingkungan.

Artikel ini membahas latar belakang peningkatan kebutuhan LNG oleh PLN, strategi penyediaannya, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya bagi sektor energi nasional.

---

Mengapa LNG? Peran Strategis dalam Transisi Energi

Energi Fosil yang Lebih Bersih

LNG merupakan bentuk cair dari gas alam yang telah didinginkan hingga suhu -162°C. Dibandingkan dengan batu bara dan minyak, LNG menghasilkan emisi karbon yang lebih rendah, menjadikannya sumber energi transisi yang ideal menuju penggunaan energi terbarukan.

Fleksibel dan Efisien

LNG dapat disimpan dan diangkut ke berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, tanpa perlu jaringan pipa gas. Ini sangat penting untuk sistem kelistrikan di Indonesia yang tersebar di berbagai pulau.

 Mendukung Sistem Pembangkit Listrik

Banyak pembangkit listrik PLN saat ini menggunakan sistem Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) yang membutuhkan pasokan Kebutuhan LNG Meningkat secara konsisten untuk menjaga keandalan sistem.

---

Kebutuhan LNG PLN Diproyeksikan Capai 110 Kargo pada 2026

Data dan Proyeksi

Berdasarkan pernyataan PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI), kebutuhan LNG untuk pembangkit listrik diprediksi naik dari 64 kargo pada 2024 menjadi sekitar 110 kargo pada tahun 2026. Satu kargo LNG biasanya setara dengan sekitar 125.000-150.000 meter kubik gas alam cair, tergantung jenis dan kapasitas kapal.

Faktor Pendorong Kenaikan Permintaan

Beberapa faktor utama yang menyebabkan lonjakan kebutuhan LNG ini antara lain:

• Penambahan pembangkit listrik berbasis gas dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2021–2030.
• Penurunan pasokan gas pipa domestik, terutama untuk pembangkit yang berlokasi di luar wilayah jaringan gas nasional.
• Upaya PLN mengurangi penggunaan BBM untuk pembangkit, menggantinya dengan LNG yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan.

---

Strategi PLN dalam Memenuhi Kebutuhan LNG

Diversifikasi Sumber Pasokan

PLN bekerja sama dengan berbagai pemasok LNG, baik domestik maupun internasional. Sumber utama LNG domestik berasal dari Tangguh (Papua Barat), Bontang (Kalimantan Timur), dan Lapangan Jangkrik.

PLN juga menjajaki kerja sama strategis dengan mitra global, seperti:

• Qatar Gas
• Petronas (Malaysia)
• Shell dan BP

Langkah ini bertujuan mengurangi risiko pasokan dan menjaga stabilitas harga.

Pembangunan Infrastruktur LNG Terintegrasi

Untuk mendukung distribusi LNG yang efisien, PLN terus mengembangkan infrastruktur seperti:

• Terminal regasifikasi terapung (FSRU)

• LNG receiving terminal

• Small scale LNG untuk wilayah terpencil

Contoh proyek penting adalah Terminal LNG di Nias dan Sorong, yang akan mendukung elektrifikasi wilayah timur Indonesia.

Digitalisasi Rantai Pasok LNG

PLN melalui anak usahanya, PLN EPI, mengembangkan sistem digitalisasi rantai pasok energi primer, termasuk LNG. Teknologi ini memungkinkan prediksi kebutuhan yang lebih akurat, efisiensi pengiriman, serta transparansi dalam pengelolaan logistik.

---

Tantangan dalam Pemenuhan Kebutuhan LNG Meningkat

Meski proyeksi pertumbuhan konsumsi LNG cukup menjanjikan, terdapat beberapa tantangan besar yang harus diatasi:

Fluktuasi Harga LNG Global

Harga LNG sangat dipengaruhi oleh pasar global. Konflik geopolitik, musim dingin ekstrem di belahan bumi utara, dan permintaan Eropa dapat memicu lonjakan harga, seperti yang terjadi pasca konflik Rusia-Ukraina.

Ketergantungan pada Impor

Sebagian pasokan LNG harus diimpor, terutama jika pasokan domestik tidak mencukupi. Ini menimbulkan risiko terhadap neraca perdagangan energi nasional.

Kesiapan Infrastruktur

Beberapa pembangkit belum dilengkapi dengan fasilitas regasifikasi, atau akses logistiknya terbatas. Pembangunan infrastruktur membutuhkan investasi besar dan waktu yang tidak singkat.

---

Dampak Positif bagi Sektor Energi Nasional

Pengurangan Penggunaan BBM

LNG akan menggantikan peran BBM di pembangkit listrik yang selama ini membebani biaya operasional PLN. Langkah ini diperkirakan dapat menghemat triliunan rupiah per tahun.

Peningkatan Efisiensi Sistem Kelistrikan

Pasokan LNG yang stabil akan mendukung keandalan pasokan listrik, terutama di sistem kelistrikan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Indonesia Timur.

Kontribusi pada Target Net Zero Emission 2060

Penggunaan LNG mempercepat transisi energi ke sumber yang lebih bersih, membantu Indonesia mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

---

Kesimpulan Kebutuhan LNG Meningkat

Kebutuhan LNG yang diproyeksikan mencapai 110 kargo pada 2026 menunjukkan keseriusan PLN dalam mengubah wajah sektor energi nasional. LNG bukan hanya sekadar solusi jangka menengah atas keterbatasan energi fosil, tetapi juga menjadi pilar penting dalam transisi menuju energi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan.

https://bruceleecentral.com/

https://autopilotmagazine.com/