JAMINAN INVESTOR IKN: PASCA PUTUSAN MK, PEMERINTAH JAMIN HAK ATAS TANAH DITATA ULANG
Intisari Berita (SEO Snippet): jaminan investor Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan ketentuan jangka waktu Hak Atas Tanah (HAT) di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memungkinkan penggunaan lahan hingga 190 tahun (HGU) dan 160 tahun (HGB/Hak Pakai). Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjamin proyek IKN tidak terhambat dan menjanjikan penataan ulang regulasi HAT untuk memastikan legalitasnya. Presiden Prabowo Subianto juga memperkuat komitmen IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028.
Pokok Pembahasan Utama (SEO Keywords)
-
Putusan MK IKN Hak Atas Tanah: Keputusan krusial MK mengenai batas waktu HGU, HGB, dan Hak Pakai di IKN.
-
Jaminan Investor IKN Airlangga Hartarto: Respon pemerintah dan janji kepada investor asing dan domestik.
-
Revisi UU IKN: Upaya penataan kembali dasar hukum (legal ground) HAT pasca-putusan MK.
-
Komitmen Prabowo IKN: Jaminan keberlanjutan proyek Ibu Kota Nusantara di bawah kepemimpinan baru.
Artikel Berita Komprehensif
Guncangan Legal IKN: MK Batalkan Durasi HAT Jangka Panjang, Pemerintah Beri Jaminan Khusus
JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan penting yang membatalkan ketentuan jangka waktu Hak Atas Tanah (HAT) di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN dan perubahannya. Ketentuan yang memungkinkan durasi HGU mencapai 190 tahun dan HGB/Hak Pakai hingga 160 tahun dinyatakan bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945, yang menekankan prinsip penguasaan negara atas sumber daya alam.
Menyikapi putusan ini, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bergerak cepat memberikan jaminan khusus kepada para investor, menegaskan bahwa proyek pembangunan IKN akan terus berlanjut tanpa kendala.
“Progres pembangunan IKN tidak akan terkendala. [Pembangunan] itu sudah komitmen dari Bapak Presiden, Pak Prabowo minta agar itu menjadi ibu kota politik [Indonesia] pada 2028,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Penataan Ulang Regulasi HAT: Upaya Menghindari Inkonstitusionalitas
Menko Airlangga Hartarto menekankan bahwa putusan MK mengharuskan pemerintah untuk menata kembali dasar hukum (legal ground) terkait HAT di IKN. Penataan ini bertujuan agar regulasi baru tidak lagi dianggap bertentangan dengan konstitusi.
Putusan MK secara tegas membatasi jangka waktu HAT di IKN menjadi siklus normal seperti diatur dalam UUD 1945, yaitu:
-
Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai: Diberikan hak paling lama 30 tahun, perpanjangan hak paling lama 20 tahun, dan pembaruan hak paling lama 30 tahun (Total 80 tahun).
-
Hak Guna Usaha (HGU): MK menilai ketentuan sebelumnya (1 siklus 95 tahun, total 190 tahun) menimbulkan kesan pemberian batasan waktu yang sekaligus, yang dapat memperlemah posisi negara dalam penguasaan tanah.
Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menjelaskan bahwa frasa “melalui 1 (satu) siklus dan dapat diberikan kembali untuk 1 (satu) siklus kedua” dalam Pasal 16A ayat (1) UU IKN dinilai ambigu dan bertentangan dengan putusan MK sebelumnya (Putusan Nomor 21-22/PUU-V/2007).
Latar Belakang dan Kekhawatiran Pemohon
Putusan MK ini berawal dari gugatan yang diajukan oleh Stepanus Febyan Babaro dkk. Pemohon mendalilkan bahwa jangka waktu HAT yang terlalu lama di IKN (190 tahun) dapat mengorbankan kepentingan generasi mendatang dan membuka peluang bagi pihak asing untuk menguasai lahan dalam durasi yang sangat panjang.
Kekhawatiran ini berpusat pada dualisme regulasi jangka waktu HAT antara UU IKN dan Perpres Nomor 75 Tahun 2024. Serta kurangnya kejelasan mengenai pihak-pihak yang berhak memiliki hak tersebut.
Progres Pembangunan dan Komitmen Pemerintah
Meskipun terjadi guncangan legal, Airlangga Hartarto memastikan pembangunan infrastruktur dasar IKN terus berjalan. Saat ini, fokus pembangunan berlanjut ke proyek-proyek penting seperti kompleks parlemen dan sistem yudikatif.
Jaminan dari Presiden Prabowo Subianto bahwa IKN akan menjadi ibu kota politik pada 2028. Hal ini menjadi political will penting yang diharapkan dapat menjaga kepercayaan investor di tengah proses penataan ulang regulasi pertanahan. Pemerintah berkomitmen untuk “mencari jalan keluar” legal untuk menjamin kelangsungan proyek strategis nasional ini.